jump to navigation

BABAK BARU KELEMBAGAAN KESENIAN, PEMPROV SUMBAR HARUS MENYADARI FUNGSI DKSB Februari 29, 2012

Posted by wawasanislam in budaya.
trackback

OLEH: YULIZAL YUNUS
Akademisi dan Budayawan
(Publikasi Sku. Haluan, Selasa, 28 Februari 2012)

Seniman Sumatera Barat bersuara bulat, mengurus kesenian mes­ti memiliki kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang sudah mengakar DKSB (De­wan Kesenian Sumatera Ba­rat) harus kuat, konsolidatif, berwibawa dan punya kha­risma merangkul semua sta­keholder pembangunan ke­senian dan kebudayaan u­mum­nya. Kebulatan itu di­ambil dalam forum “Baiyo-Batido Seniman Sumatera Barat” yang diprakarsai pe­nyair Rusli Marzuki Saria, di Galeri Taman Budaya Suma­tera Barat (TBSB), 26 Febru­ari 2012. event seniman Sum­bar ini persis menggunakan momentum event hari ulang tahun penyair besar RMS (Rusli Marzuki Saria) yang dikenal Papa sebagai penjaga gerbang kesusasteraan Sum­bar ini.

Pilihan kepemilikan ke­lem­bagaan kesenian yang kuat itu, mulanya berada pada dua pilihan/ opsi, apakah melan­jutkan proses konsolidasi DKSB yang terakhir dipimpin Harris Effendi Thahar (Prof. Dr.) yang disebutnya sudah demisioner sejak tahun 2010 atau membentuk kelem­baga­an kesenian baru dengan memoteknik/nomenklatur baru dan bebas memunculkannya menjadi lebih berwibawa dan mampu merangkul semua stakeholder kesenian ter­masuk pemerintah di samping seni­man dan budayawan dengan berbagai kelembagaannya. Akhirnya, kata bulat seniman digolongkan, komitmen diper­kuat, tetap melanjutkan kon­soli­dasi DKSB dengan mem­bentuk tim kecil yang berang­gotakan seniman muda di­dampingi seniman senior dan mantan pimpinan DKSB serta pimpina TBSB.

Tim kecil yang dibentuk, oleh forum seniman diberi tugas melaksanakan kon­solidasi DKSB itu dan mem­perkuat kemitraan dengan Pemrov Sumatera Barat. Ada kesadaran bersama, sekecil apapun fasilitasi anggaran pemerintah, komitmen tetap dikukuhkan: “Dalam mengurus kesenian tetap bersama peme­rintah”. “Meniadakan peme­rintah, tidak baik sebut ingat Sutan Zaili Asril.” Kemitraan dengan pemerintah itu disertai dukungan para aktor pem­bangunan lainnya (para pihak/stakeholders: pakar, swasta, masyarakat dll). Komitmen itu diikuti langkah berikutnya, bahwa dalam waktu dekat mereka akan bersilaturahim dengan Gubernur Sumatera Barat dalam upaya penguatan kebersamaan dan kemitraan dengan pemerintah mengkon­solidasi DKSB khususnya, dan merumuskan bersama strategi pembangunan kesenian se­bagai salah satu sub-sub sistem kebudayaan pada umumnya di daerah sentra subkultur Minangkabau ini.

Kebulatan suara seniman dan budayawan Subar ini, menarik, karena secara rea­listik menunjukkan semua pihak dalam internal kelem­bagaan kesenian sudah mera­sakan dan menyadari per­lunya pemberdayaan (1) SDM, (2) Modal/ asset, dan (3) kelembagaan seniman. Bagai­manapun dalam pendekatan perencaaan, termasuk peren­canaan dan pelaksanaan pembangunan kesenian dan kebudayaan pada umumnya. memerlukan penguatan pada tiga komponen tadi yakni SDM (Sumber Daya Manusia), Mmodal/ aset yang dimiliki dan Kelembagaan kesenian itu sendiri.

Persoalan komponen SDM seniman dan budayawan Su­ma­­tera Barat, secara jujur, mereka cukup produktif dan kreatif melahirkan karya-karya seni (rupa, gerak dan suara). Mereka tidak banyak ketergantungan dengan ber­bagai pihak bahkan kepada pasilitasi pemerintah. Artinya mereka cukup mandiri.

Mandiri yang dimaksud yakni kemampuan beker­jasama dengan berbagai pihak tanpa menjual harga diri. Buktinya mereka bebas ber­karya, tidak ada intervensi, bebas memasarkan di dalam/ luar negeri, hanya saja itu masih sebatas individual, belum secara kelembagaan kesenian di Sumatera Barat. Banyak seniman berpendapat, peningkatan kreativitas dan produktivitas seni dan pema­saran karya seni, dilakukan jaringan kelembagaan (DKSB) di samping jaringan individu seniman yang diketahui ada punya jaringan yang cukup luas di dalam/ luar negeri. “Karena secara individual banyak seniman sudah kuat dalam berkarya, jaringan luas, tetapi tak baik asyik sendiri, secara kelembagaan kesenian perlu pula diberdaya.” Isyarat Rizal Tanjung.

Persoalan modal/aset kar­ya besar kreatif kesenian Sumatera Barat tidak sedikit yang bernilai emas, tinggal lagi reward dari pemerintah dan reward DKSB sendiri. Sisi ini masih dipandang lemah dibanding reward pe­merintah kepada yang ber­prestasi di bindang olahraga, mulai dari sertifikat, piala, deposito, hadiah trauma kediaman sampai kepada pemberian fasilitasi pengang­katan men­jadi pegawai dan sebagainya. Tetapi di­mung­kinkan pula pihak pemerintah tidak men­dapat informasi yang jelas dan terhenti dalam ketidakadaan informasi itu. Kata Darman Moenir, banyak anggota DPRD menyebut informasi kesenian itu tidak sampai ke meja legislatif dan wakil rakyat itu. Di lain pihak “anggota wakil rakyat itu tidak pula punya cita-cita ingin menjadi rakyat,” sebut Harris. “Mereka jarang yang mau turun dan hadir ber­kumpul di forum/ kelem­bagaan seniman.” Banyak suara seniman. Artinya an­tara kelembagaan seniman dan wakil rakyat di legislatif tak sering berinteraksi dan bekomunikasi.

Komponen kelembagaan seniman Sumatera Barat, terakhir ini bermasalah dalam komunikasi. Agaknya ini salah satu secara internal dan eksternal yang dilukiskan Darman Moenir dalam tu­lisan­nya: “Baiyo-Batido Seni­man Sumbar” (Haluan, 25 Februari 2012), bahwa “iklim berkesenian daerah ini, kini? Aduh!…”. Secara ideal fungsi komunikator ini dijalankan DKSB di samping fungsinya lembaga inspirator (menya­lurkan aspirasi) dan motivator (menyalakan spirit bangkit bagi kelembagaan dan seni­man (hulu dan hilir/ sanggar dan pasar).

Fungsi itu tidak jalan, karena legalitas kepengu­rusannya dalam stutus de­misioner, setelah penyam­paian laporan kinerja kepada Gubernur sekaligus meminta mandate pelaksanaan musya­warah. Karena demisioner, pengurus tidak punya legalitas melaksanakan musyawarah, kecuali keluar mandate dari pemrov, sebut Harris.

Persoalan kelembagaan kesenian Sumbar ini, dari pengalaman perjalanannya menyangkut pendistribusian pelaksanaan fungsi. Kata Bung Sutan Zaili, DKSB bukan fasilitator meskipun DKSB memberikan bantuan jasa kepada kelembagaan dan seniman se-Sumatera Barat. Asnam Rasyid menyebutkan, yang fasilitator dan pelaksana teknis itu adalah TBSB (Taman Budaya Sumatera Barat), karena posisinya sebagai UPT Dinas Kebu­dayaan dan Pariwisata satu di antara SOTK Pemrov DKSB juga tidak kompotetor TBSB, justru TBSB fasi­litator, boleh di UPT TBSB ini disalurkan penganggaran DKSB di samping disalurkan kepada Satuan Organisasi lainnya yang terkait di Pemda.

Ada fakta di daerah lain, Taman Budaya menjadi kom­petitor dari Dewan Kesenian. Ketika Taman Budayanya kuat Dewan Kesenian mati, sebaliknya ketika Dewan Kesenian kuat Taman Buda­yanya mati, fenomena ini tidak baik kata Asnam. Se­benar­nya fungsi dan posisi kelembagaan kesenian dan kebudayaan seperti ini yang belum tersosialisasikan, se­hingga belum menjadi budaya pada kelembagaan. Akibat­nya, hal yang ironis pun terjadi, masih banyak stake­holder utama (pemerintah) kesenian Sumbar yang melihat DKSB itu sebagai sanggar. “Malah ada yang bertanya begini, DKSB di mana sang­garnya,” ungkap Haris Effendi Thahar.

Salah Melihat DKSB

Fenomena kesalah­pema­haman terhadap kelembagaan kesenian itu dari banyak suara seniman sendiri, di­mung­kinkan tidak saja dari pihak stakeholder utama (pemerintah) kurang peduli dalam merencanakan pem­bangunan di bidang “kesenian sebagai salah satu sistem kebudayaan”, juga kurang sosialisasi dari kelembagaan kesenian yang ada dari semua tingkatan. Ke DPRD tak banyak pula seniman seperti Navis dulu membangun komu­ni­kasi seni dan bersuara lantang dan bisa bakacak pinggang, malah naik meja, kenang Darman Moenir dan beberapa seniman senior. Fenomena ini, sebenarnya soal pelaksanaan sikap keman­dirian. Tadi penulis katakan, mandiri bukan berdiri sendiri. Kemandirian pada kelem­bagaan dan seniman bukan berarti meniadakan stake­holder utama (tanpa peme­rintah), tetapi yang mandiri itu adalah kemampuan beker­jasama dengan semua pihak tanpa menjual harga diri dan atau tak mudah diintervensi.

Untuk seniman, rasanya tidak cukup kuat pula berbagai pihak melakukan intervensi. Apalagi bagi seniman Sum­bar, norma sudah ada, orang Minang lubuak aka tapian budi. Aka tidak pernah tatum­buak, budi tidak pernah tajua. Artinya mandiri itu kekua­tannya pada kemampuan membangun jaring kemitraan untuk bekerjasama dengan semua pihak. Dengan ke­mitraan yang kuat terhindar dari penjualan harga diri dan intervensi. Lalu penguatan jaringan kemitraan itu adalah komunikasi, bahkan komu­nikasi adalah kunci mela­kukan pembaharuan.

Hawari Siddik yang juga pernah memimpin DKSB menyebut, komunikasi itu tidak saja menguatkan hu­bungan dan jaringan ke­mitraan kerja sama tetapi juga untuk mengetahui apa yang kita tangisi, apa yang kita marahi, sejauh mana kita didukung, apa yang kita mau/ apa yang kita renca­nakan dan apa yang kita buat, kinerja apa yang mau kita hasilkan dsb. Kalau tidak terkomunikasi bias menangis sendiri. Barangkali ini akarnya kita para seniman secara kelembagaan merasa dikucil­kan, dimarjinalkan, tak dipe­du­likan apa yang kita mau dsb, esensi tilikan Hasan. “Sekarang ini, belum dike­tahui orang apa yang kita mau, perlu dijelaskan…”, kata Nasrul Azwar seniman war­tawan yang menggebalai situs “Mantagi” itu.

“Kita harus memberi tahu apa yang kita mau”, bagian dari esensi self-critic oleh banyak seniman. “Sekarang jaringan syaraf komunikasi kita benar yang sudah ter­putus-putus”, kata seniman Romi. “Komunikasi inilah, di samping kita kurang sejalan, hal yang sangat mendasar menjadi masalah kesenian di Sumatera Barat”, sebut Met­ron. Karena komunikasi tidak nyambung membuat kita terkurung. Namun Rusli Mar­zuki Saria (RSM) mengingat­kan, “kalau merasa ter­mar­jinalkan dan merasa ter­kurung, bukalah isolasi pe­rasaan keterkurungan itu dengan terus berkarya”, “meski terkurung, dalam penjara berkarya”, “kalau diasingkan karena dianggap mem­beron­tak, dalam hutan berkarya”. “Komunikasi terus jalankan lewat karya”, pati RSM yang berulang tahun 26 Febr 2012 itu.

“Kita mau, organisasi yang berwibawa dan punya charisma merangkul semua pihak, baik pemerintah mau­pun pihak di luar peme­rintah,” inginnya Edy Utama seorang seniman yang punya jaringan luar di dalam/ luar negeri dalam mem­presn­tasikan karya seni dan yang juga pernah memimpin DKSB. Sutan Zaili Asriel mem­benar­kan, kita harus mempunyai wibawa merangkul semua pihak. Sekecil apapun bantuan pemerintah harus dihargai. Kelembagaan kesenian tanpa pemerintah itu kurang baik. Kalau saat ini DKSB tak punya legitimasi lagi pasca demisioner sejak 2010, kondisi ini jangan menghambat dan mari berupaya memasuki babak baru. Kalau kita sudah membuat komitmen melanjut­kan DKSB dikonsolidasi, apa langkah sesudah itu.

Bentuk Tim Kecil

Langkah berikutnya di­usul­kan pembentukan tim kecil atau tim kerja (dari seniman yang muda di­dam­pingi yang senior).

Tugasnya (1) melanjutkan tugas pengu­rus DKSB de­misioner melak­ukan kon­solidasi DKSB, (2) meng­komunikasikannya de­ngan stakeholder utama (Pem­prov–Gubernur) bahwa DKSB ada­lah mitra kuat dalam pem­bangunan kesenian dan kebu­dayaan di dearah, dan (3) tugas-tugas lainnya mengan­tarkan DKSB ke posisi kelem­bagaan kesenian yang ber­wibawa dan punya charisma serta menjadi kurator seni, dipimpin pengurus baru yang akan datang dan punya ke­kuatan kemitaraan bersama Pemrov merumuskan pols­tarada (politik strategi daerah) pembangunan kesenian dan kebudayaan di daerah.

Babak baru ini ini penting, membuka lembaran baru, penguatan kemitraan DKSB pemrov di samping stake­holder swasta dan kelem­bagaan masyarakat lainnya. Gubernur dan DKSB saling bantu, memberi peluang pemrov melakukan kewaji­bannya membangun kesenian dan kebudayaan, dan mem­berikan hak plus kewajiban seniman dan rakyat untuk mengembangkan kreativitas dan produktivitas kesenian. Sekaligus kemitraan itu dapat meretas purbawasangka bah­wa Sumbar tidak punya stra­tegi dalam membangun ke­senian dan kebudayaan, dan atau purbawasangka bahwa gubernur tak peduli kelem­bagaan dan seniman.

Sebenarnya pur­ba­wasang­ka itu timbul disebabkan faktor komunikasi lemah. Bila komunikasi dan interaksi tak sering secara sosiologis hu­bungan sosial lemah, dan saat itu pula rentan konflik. Ka­renanya kalau ada konflik, mari kita cari safety valve (katup pengaman) dengan mengembangkan kemauan berkomunikasi dan meng­konsolidasi kelembagaan kesenian yang ada terutama DKSB hingga kuat dan ber­wibawa merangkul semua stakeholders kesenian di Sumatera Barat.***

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: